Mengapa Lockdown dalam Kasus Covid-19 diyakini Tidaka Akan Berhasil dilakukan di NKRI

   

    Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan opsi lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah menilai kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain nyatanya menimbulkan dampak baru.

      Adapun negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown adalah, Italia, Prancis, Malaysia, hingga India. Namun, kebijakan lockdown di India secara nasional malah berujung kacau.

"Berkaca ke sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata gagal justru masalah baru. Sehingga ada penumpukan masyarakat sangat besar dan masyarakat alau ada 1-2 yang terpapar, bayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif jadi positif (corona)," jelas Kepala BNPB itu.

     Dia pun meminta agar semua pihak mengikuti dan mendukung kebijakan terkait corona yang diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah kini memilih menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

   Penerapan kebijakan ini dimulai setelah Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dengan alasan meningkatnya jumlah kasus dan kematian. Artinya, warga Jakarta tak akan bisa bebas berkumpul di ruang publik untuk menyelenggarakan beragam kegiatan mulai hiburan dan keagamaan. Kegiatan pendidikan juga diubah menjadi jarak jauh.

      Alih-alih, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah dinilai sudah cukup. Terlebih, ada maklumat Polri yang bakal memberikan ancaman pidana bagi warga yang berkerumun atau melakukan kegiatan.

    Mengikuti instruksi pusat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan PSBB di wilayahnya per 10 April 2020. Anies mengatakan pembatasan wilayah diterapkan selama "14 hari bisa diperpanjang sesuai kebutuhan."

Sejumlah bisnis juga harus ditutup dan yang diperbolehkan beroperasi hanya sektor terbatas, seperti pertanian, pangan, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, dan media